Pemerintah diminta mengevaluasi data dan mekanisme penyaluran bantuan siswa miskin (BSM). Berdasarkan laporan yang diterima sejumlah anggota DPR, masih banyak penyimpangan dan salah sasaran yang terjadi di lapangan.
Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar, Nasrudin mengatakan, niat baik pemerintah pusat melalui program BSM untuk mengurangi beban masyarakat dan siswa, kurang selaras di tingkat implementasi.
Masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu. ”Penyimpangan BSM itu sangat variatif, ada siswa yang menerima tas, ada siswa yang menerima sepatu. Mohon pemerintah segera melakukan evaluasi, karena anggaran untuk program ini tidak kecil, sekitar Rp 6 triliun,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus melakukan langkah konkret untuk mengawasi penyaluran dan penggunaan dana BSM. Ketika anggaran tersebut sampai ke daerah, implementasinya belum tentu sejalan dengan apa yang dimaksudkan oleh pusat.
”Kenyataan di lapangan, BSM bukan hanya untuk anak miskin, banyak juga anak orang kaya dan kerabat dari penentu kebijakan, karena kepala sekolah yang menentukan siapa yang bisa dapat siapa yang tidak,” ungkap Nasrudin.
Sulit Mengawasi
Anggota Komisi X dari Frak- si PDI Perjuangan, Wayan Koster mengatakan hal senada. Menurutnya, penyaluran BSM sulit terlepas dari penyimpangan, karena minimnya pengawasan. ”Di lapangan ada dinas dan kepala sekolah yang mencairkan BSM.
Ada juga kasus potongan BSM oleh sekolah. Karena itu, pemerintah harus mengevaluasi, karena ini merupakan kebijakan baru dan anggarannya cukup besar,” tandasnya. Dia meminta agar inspektorat mau mengawasi realisasi penggunaan BSM sampai tingkat bawah.
”Harus dikawal agar benarbenar sampai kepada siswa yang berhak serta bagaimana efektivitas penggunaannya.
Kalau tidak, penyimpangan tidak bisa terelakkan,” tuturnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemdikbud, Haryono Umar mengatakan, pihaknya sulit melakukan pengawasan sampai ke tingkat bawah, karena anggaran tersebut bersifat transfer daerah.
”Sulit bagi kami untuk masuk. Seharusnya yang melakukan pengawasan itu inspektorat daerah. Tapi, sayang masih lemah, baik dari sisi SDM maupun anggaran,” katanya.