Tes seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kota Semarang diperkirakan akan dilaksanakan akhir September atau awal Oktober. Hal itu disampaikan Agung Prayitno, ketua Komisi A DPRD Kota usai melaksanakan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota, Kamis (25/7).
Menurut dia sesuai kebutuhan, sebenarnya secara keseluruhan pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Semarang masih kurang sekitar 4600 orang. "Beberapa waktu lalu, pemkot mengajukan formasi sekitar 2.000 pegawai lagi, tapi oleh kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) hanya disetujui 40 orang. Formasi itu terdiri 35 guru SD dan lima orang guru produktif (yang punya kemampuan atau guru SMK, red)," katanya.
Kota Semarang, tambahnya, menjadi salah satu dari 11 daerah di Jawa Tengah yang tahun ini diizinkan merekrut calon pegawai negeri sipil (CPNS). "Hanya saja, pemkot diberi jatah kuota 40 orang untuk formasi umum khusus guru. Selain guru, memang ada formasi untuk kategori dua (pegawai honorer yang digaji APBN/APBD-red), yaitu 280 orang. Sebanyak 1092 orang yang tercatat sebagai pegawai kategori dua, akan mengikuti tes lagi untuk mengisi kuota 280 pegawai," infonya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Semarang, Bambang Kono mengatakan, berdasar surat Kemenpan-RB yang diambil di Provinsi Jateng, Kota Semarang memperoleh formasi umum khusus guru hanya 40 orang. Selain formasi guru, formasi lain yang dibutuhkan seperti tenaga kesehatan dan pertanian tidak disetujui.
"CPNS untuk umum digelar September 2013. Kami baru mengambil (surat) dari provinsi, formasinya hanya 40 untuk guru sedangkan yang lainnya untuk K2 (kategori dua, red) sebanyak 280. Untuk seleksi K2 juga akan dilakukan pada September," kata Bambang Kono.
Dia mengatakan, pihaknya sebenarnya mengusulkan perekrutan CPNS 2.000 orang untuk beberapa formasi. Di antaranya sejumlah formasi yang kebutuhannya mendesak seperti formasi guru sekitar 400 orang, formasi tenaga kesehatan, dan formasi tenaga pertanian.
Kebutuhan pegawai baru di lingkungan pemerintah kota itu mendesak karena selama dua tahun terakhir tidak ada kegiatan perekrutan, sebab ada kebijakan moratorium atau penghentian sementara.
"Padahal selama pemberlakuan kebijakan moratorium tersebut jumlah PNS yang pensiun mencapai 1.400 orang," jelasnya.