Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berencana melakukan sensus pada akhir Agustus ini.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menjelaskan, sensus tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh data akurat terkait dengan dampak implementasi kurikulum baru. ”Tidak boleh menganggap kalau kurikulum baru ini berjalan dengan baik atau kurikulum baru ini berjalan kurang baik. Semua harus ada datanya.
Maka dengan sensus itu nanti kita akan dapatkan data tentang pelaksanaan Kurikulum 2013,” ujar Nuh. Nuh mengaku telah mengundang seluruh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang ada untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kurikulum di lapangan.
Sebab, LPMP mewakili pemerintah di tingkat daerah yang bertugas melakukan pengawasn terkait dengan implementasi kurikulum. Adapun sensus dilakukan dengan mewawancarai pihak yang terkait yang telah melaksanakan kurikulum baru, seperti pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. Lebih lanjut mantan Menkominfo itu mengatakan, pendampingan kepada guru sasaran baru akan dilaksanakan setelah sensus terhadap implementasi kurikulum dilakukan.
Namun pendampingan tersebut hanya akan diberikan kepada guru-guru dan sekolah yang mengalami kesulitan dalam menerapkannya. ”Guru pendamping turun setelah ada hasil sensus. Kalau didampingi terus, kapan mandirinya?” ujar Nuh. Wajib Dilakukan Sementara itu, Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo mengatakan, survei, evaluasi, atau penelitian wajib dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sebuah kebijakan.
Hasil evaluasi tersebut kelak harus dijadikan pijakan untuk melakukan perbaikan dalam melakukan implementasi berikutnya. Akan tetapi, dia memprediksi, evaluasi tersebut tidak akan menunjukkan hasil yang signifikan. Sebab, sekolah-sekolah yang ditunjuk oleh Kemendikbud untuk menjalankan kurikulum adalah sekolah eks RSBI dan sekolah berakreditas A. Sebab, sekolah-sekolah tersebut telah memiliki mutu dan kualitas yang baik.
Lebih dari itu, lanjutnya, tidak sedikit sekolah eks RSBI dan sekolah akreditasi A yang telah menjalankan kurikulum serupa, jauh sebelum pemerintah merancang Kurikulum 2013. ”Karena sekolah sasaran implementasi ini hanya sekolah eks RSBI dan terakreditasi A, jadi hasil survei ini tidak banyak manfaatnya untuk menggambarkan implentasi Kurikulum 2013 itu,” ungkapnya. Karena itu, sangat wajar jika hasil sensus tersebut kelak akan menunjukkan hasil yang seirama dengan keinginan pemerintah karena dilaksanakan di sekolah yang bagus.
Namun, Sulistiyo berharap hal tersebut tak dijadikan sebagai pembenaran oleh pemerintah atas permasalahan implementasi kurikulum yang ada. ”Jangan jadikan ini sebagai alat pembenaran atas kebijakan yang kontroversi itu,” imbuh anggota DPD dari Jawa Tengah itu.