Sektretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, lambannya penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) jelas-jelas merugikan siswa miskin.
"Tentu saja merugikan siswa miskin atau jangan-jangan karena kemiskinannya mereka tak bisa sekolah makanya tidak terdata oleh pihak sekolah. Jadi, seolah-olah tidak ada siswa miskin padahal si miskin memang tak masuk sekolah," kata Retno di Jakarta, Rabu (6/11).
Kemendikbud dan kemenag mendapat rapor merah karena dicap lamban menyalurkan dana BSM tahun 2013. Berdasarkan data Kemenko Kesra, Kemendikbud baru menyalurkan BSM sebesar 40 persen dan Kemenag 35 persen.
Hal ini menurut Retno menunjukkan Kemendikbud dan kemenang tidak memiliki data akurat soal siswa miskin. Kemudian, bisa jadi kedua lembaga yang mengurusi pendidikan itu kurang memperhatikan atau tak memiliki kepedulian dengan siswa miskin.
"Padahal saya yakin siswa miskin di Indonesia sangat anyak. Mungkin mekanisme penyalurannya harus dievaluasi agar lebih transparan dan tepat sasaran," tegasnya.
Penyaluran BSM merupakan salah satu upaya pemerintah menjalankan program percepatan dan perluasan perlindungan sosial (P4S). Selain BSM, program ini juga mencurukan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), beras untuk masyarakat miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan pembenahan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Rincian program P4S itu adalah alokasi untuk BSM sebesar Rp 7,5 triliun, PKH (Rp 700 miliar), Raskin (4,3 triliun), BLSM (Rp 9,7 triliun), dan pembangunan infrastruktur (Rp 7,25 triliun).