Berkaca dari kasus penyadapan yang dilakukan Directorate Signals Defense (DSD) Australia pada sejumlah pejabat Indonesia, mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil menyarankan agar pemerintah memberikan proteksi khusus untuk handphone para pejabat.
Sofyan sendiri termasuk korban dari penyadapan yang dilakukan oleh Australia tersebut.
"Kita harusnya punya sistem teknologi canggih yang memproteksi telepon para pejabat kita agar tidak disadap," ujar Sofyan saat dihubungi JPNN di Jakarta, Senin malam, (18/11).
Menurut Sofyan, pemerintah jangan lengah dengan membiarkan penyadapan ini kembali terjadi. Harusnya sudah ada sistem canggih untuk menangkal penyadapan. Proteksi dan penangkal, kata dia, penting untuk menjaga kerahasiaan urusan dalam negeri.
"KPK saja bisa lakukan penyadapan, apalagi luar negeri yang sudah canggih teknologinya, pasti lebih mudah lakukan penyadapan," kata Sofyan.
Selain Sofyan ada beberapa nama lain yang disadap DSD pada tahun 2009 di antaranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, Jusuf Kalla, Dino Patti Djalal, Andi Alifian Mallarangeng, Hatta Rajasa, Sri Mulyani, dan mantan Menko Polhukam Widodo AS.
Aksi penyadapan ini terbongkar setelah diungkap oleh Edward Snowden dari Amerika Serikat pada media massa Australia dan Inggris.