Berbagai upaya dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk mencapai target satu desa satu PAUD. Hingga akhir 2012 masih terdapat 25.834 desa di Indonesia yang belum memiliki PAUD. Untuk tahun 2013, Direktorat PAUDNI Kemdikbud baru dapat mengalokasikan bantuan untuk mendirikan 1.491 lembaga PAUD baru.
”Dari anggaran yang ada belum mampu menuntaskan program satu desa satu PAUD. Masih ada sekitar 25.834 desa yang belum memiliki PAUD, sampai akhir tahun kemarin,” kata Direktur Jenderal PAUDNI, Lydia Freyani Hawadi, di Jakarta, kemarin. Menurutnya, jika diasumsikan rata-rata setiap tahun dialokasikan bantuan 1.491 lembaga, maka diperlukan waktu lebih dari 15 tahun untuk seluruh desa dapat terlayani.
Karena itu, diharapkan peran serta pihak lain untuk mewujudkan cita-cita itu. ”Tidak bisa kalau hanya bergantung dari APBN. Butuh dukungan pemerintah daerah, swasta, BUMN, dan seluruh masyarakat,” katanya. Kecerdasan Dia mendorong penyelenggaraan PAUD Holistik- Integratif yang mampu mengoptimalkan kecerdasan anak sesuai tahap tumbuh kembang anak.
Dengan demikian, akan memberikan kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan jangkauan sasaran yang makin luas, bermutu, merata, dan berkeadilan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan infrastruktur yang ada di masyarakat. ”Kami merangkul para mitra agar memberdayakan rumah ibadah, seperti masjid, gereja, atau pura untuk lembaga PAUD,” imbuh Reni, sapaan akrabnya.
Terkait dengan keberadaan tenaga pendidik untuk PAUDNI, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 942,1 miliar untuk pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Dari jumlah tersebut, Rp 301 miliar untuk tunjangan fungsional guru TK dan Rp 302 miliar untuk tunjangan profesi. Selain itu, terdapat pula tunjangan khusus guru TK sebesar Rp 50,7 miliar. Tunjangan ini diprioritaskan untuk guru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. ”Kami juga memberikan bantuan kualifikasi S- 1 guru TK dengan sasaran 6.176 guru,” tuturnya.
Menurutnya, anggaran tersebut sebagai upaya untuk peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Karena disadari mereka adalah ujung tombak kualitas pembelajaran. ”Diharapkan anak bisa mendapat layanan pendidikan yang baik,” imbuhnya. Namun, anggaran yang tersedia di Ditjen PAUDNI tidak dapat melayani kebutuhan seluruh PTKPAUDNI. ”Karena itu, diharapkan pemerintah daerah memberikan dukungan melalui APBD di tiap daerah,” kata Reni.